Intime – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kembali mengungkapkan fakta baru mengenai kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menduga pejabat Kemenag menerima gratifikasi terkait kuota haji tambahan 2024.
“Ada foto-fotonya gitu saya serahkan ke sana. Tapi mohon maaf belum bisa saya share karena itu biarlah menjadi konsumsi KPK,” kata Boyamin kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/8).
Ia mengatakan, ada lima sampai 10 istri pejabat Kemenag yang menerima gratifikasi paket perjalanan haji dari kuota tambahan yang kini sedang diusut KPK. Tetapi, Boyamin enggan mengungkap nama-nama pejabat di lingkungan Kemenag tersebut.
Selain membawa istri, lanjut Boyamin, pejabat Kemenag juga turut mengajak pembantu hingga tukang pijat dengan fasilitas haji furoda.
“Kalau data yang saya, loh ya, karena foto-fotonya ada, gitu. Istri-istrinya. Tapi kan ada juga pembantu dan tukang pijat yang juga dapat jatah dari keluarga itu, gitu. Nah, itu ada yang ikut berangkat. Bahkan, tukang pijat yang biasanya mijitin keluarga itu, pejabat itu, juga berangkat ikut pejabat itu,” ujar Boyamin.
Boyamin menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan era Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas.
“Nah, itu nanti biar KPK yang mengembangkan. Tapi dari catatan saya, lima sampai sepuluh, nggak terlalu banyak,” urainya.
Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Yaitu mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).
Larangan bepergian ke luar negeri itu berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan.
