Intime – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menanggapi kabar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, jika kabar itu benar, maka kekuatan koalisi pemerintahan akan semakin solid dan lengkap, karena seluruh partai politik yang lolos ke Senayan akan berada di dalam pemerintahan.
“Kalau kabar itu benar terjadi, maka kekuatan koalisi Pemerintahan Prabowo sudah sempurna. Tidak ada lagi partai politik yang masuk Senayan berada di luar pemerintahan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/6).
Namun, Ritonga menilai kondisi tersebut justru berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Sebab, dengan tidak adanya partai oposisi di parlemen, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan melemah.
“Pemerintahan Prabowo dengan sendirinya tidak ada lagi partai di Senayan yang mengawasi. Semua fraksi di DPR RI dengan sendirinya akan selalu mendukung semua kebijakan dan program pemerintah. Hal itu tentu akan memperlemah demokrasi di tanah air,” kata Ritonga.
Ia menambahkan, tanpa adanya check and balance yang kuat, kekuasaan akan sepenuhnya berada di tangan eksekutif, yang menurutnya berpotensi membahayakan sistem demokrasi Indonesia.
Terkait kemungkinan PDIP melakukan “bersih-bersih” terhadap warisan kabinet Presiden Joko Widodo jika bergabung ke pemerintahan, Ritonga menyatakan hal itu tidak mudah dilakukan. Pasalnya, sebagian besar menteri kabinet berasal dari partai politik, sehingga penggantian mereka akan berhadapan dengan kepentingan partai masing-masing.
“Bahlil, misalnya. Bila dibersihkan dari koalisi, tentu akan mendapat perlawanan dari Golkar. Begitu juga Zulhas, PAN tentu tak menghendaki ketumnya digusur dari posisi menteri,” jelasnya.
Pembersihan, kata Ritonga, kemungkinan hanya bisa dilakukan terhadap menteri-menteri yang tidak memiliki afiliasi partai, seperti Menteri Kesehatan dan Menteri Koperasi.
Di sisi lain, Ritonga mengakui bahwa PDIP adalah partai yang loyal jika sudah memutuskan berkoalisi. Ia menyebut PDIP tidak pernah “berdiri di dua kaki”.
Namun demikian, ia menyarankan agar demi menjaga keseimbangan demokrasi, PDIP sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan.
“Demi demokrasi, PDIP perlu di luar pemerintahan. Semoga Megawati tetap komit menjaga demokrasi di tanah air. Hanya dengan begitu akan tetap ada partai di luar pemerintahan yang berperan sebagai pengawas eksekutif,” pungkas Ritonga.
