Tokoh dari belasan elemen masyarakat menuntut oknum pemilik saham PERSITARA hengkang dari pengelolaan dan kepemilikan klub sepak bola kebanggaan masyarakat Jakarta Utara tersebut. Tidak hanya sudah melecehkan harkat dan martabat masyarakat Jakarta Utara, oknum berinisial MN juga dinilai rawan memicu perpecahan hingga berujung konflik di masyarakat.
Ketua Komando Barisan Rakyat (KOBAR), Chepy mengatakan, selama ini masyarakat Jakarta Utara sudah rindu klub kebanggaan mereka, PERSITARA kembali berprestasi di pentas nasional. Karenanya, tokoh masyarakat dari belasan organisasi menyambut baik undangan dan menghadiri pertemuan yang disampaikan pihak PERSITARA, Senin 16 Mei 2022 lalu di Hotel Arcici Plumpang.
“Kami hadir dengan keikhlasan mendukung PERSITARA. Tapi nyatanya, orang yang mengundang malah hanya mengutus perwakilan saja,” katanya, Kamis (26/5).
Dilanjutkan Chepy, saat pertemuan itu hadir pria berinsial RA mengaku sebagai Direktur mewakili manajemen Klub PERSITARA dan pemilik. Padahal, pemilik saham 30 persen PERSITARA, Parid, yang juga hadir di pertemuan menyatakan belum ada Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) memutus penunjukan RA sebagai Direktur dan manajamen pengelolaan PERSITARA.
Spontan, hal itu tersebut menyulut perdebatan dalam pertemuan. Selain merasa dibodohi, tokoh masyarakat Jakarta Utara menilai pola yang dibangun oleh MN dalam mengelola klub carut marut dan penuh kebohongan.
Sebelumnya pun, Chepy menjelaskan oknum pemilik saham itu tidak melakukan pembiayaan operasional klub saat mengarungi liga 3 Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Seluruh pembiayaan mulai dari gaji pemain, pelatih, bonus, mess, konsumsi, akomodasi tim hingga perlengkapan klub ditanggung oleh H Suaeb dan Bebizie yang sebelumnya diangkat menjadi manajer serta ambasador klub.
“Dia memanfaatkan kecintaan masyarakat terhadap PERSITARA untuk lepas dari kewajiban pembiayaan. Pemilik saham mayoritas apa itu, ibarat punya kambing tapi maunya dipelihara dan dibesarkan orang sebelum dijual biar untung,” ujarnya.
Tokoh masyarakat dari elemen Pemuda Utara, Ginting menambahkan, tidak hanya carut marut dalam manajerial, oknum MN menurutnya memiliki kepribadian yang tidak punya etika dan merendahkan masyarakat Jakarta Utara. Pernyataan MN bahwa Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim tidak “selevel” dengannya sangat melukai hati masyarakat.
Ditegaskan Ginting, Wali Kota merupakan simbol sosial masyarakat. Dinilainya, bila simbol sosial saja sudah tidak dihormati, bagaimana mungkin MN bisa menghargai keberadaan masyarakat yang selama ini telah ikhlas dan militan mendukung PERSITARA.
“Masyarakat tidak akan mendukung dan menutup seluruh akses di Jakarta Utara bila masih ada MN. Bila ada orang Jakarta Utara yang belok, lihat saja nanti,” tegasnya
Dilanjutkan Ginting, dengan pertimbangan semua hal itu, belasan tokoh yang hadir di pertemuan tersebut sepakat untuk menandatangani pernyataan sikap yang di antaranya menuntut MN hengkang dari pengelolaan dan kepemilikan klub. Copy surat tersebut pun juga sudah diamanatkan kepada RA untuk disampaikan kepada MN.
Namun setelah itu sikap MN malah seolah mengulur-ulur permasalahan. Bukan menanggapi dan menunjukkan itikad baik, MN malah melakukan gerilya komunikasi mencari dukungan mengukuhkan kedudukannya.
“Jangan karena punya uang, merasa bisa beli harga diri orang. MN harus hengkang dan bila tidak diiindahkan juga, kami akan geruduk ke rumahnya bila perlu,” tandasnya.
