Intime – Mantan anggota DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam memberantas mafia illegal logging yang diduga menjadi salah satu pemicu bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Didi menilai momentum bencana ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk tidak lagi membiarkan praktik perusakan hutan terus berlangsung.
“Di sinilah nyali seorang Menteri Kehutanan benar-benar diuji: beranikah ia melawan mafia, atau memilih diam dan membiarkan rakyat kembali jadi korban?” ujar Didi kepada awak media di Jakarta, Rabu (3/12).
Ia menyoroti bahwa setiap bencana besar di Indonesia hampir selalu meninggalkan jejak keserakahan yang disembunyikan. Meski Satgas pemberantasan mafia illegal logging sudah dibentuk, Didi menegaskan peran kunci tetap berada di tangan Menteri Kehutanan sebagai pemegang kewenangan utama dalam tata kelola hutan.
“Satgas memang punya peran sebagai eksekutor, tetapi menteri adalah pemegang izin, penentu kuota tebang, pemberi sanksi, pengawas utama, dan penanggung jawab perubahan fungsi kawasan hutan,” tegasnya.
Menurut Didi, segala hal yang terjadi di kawasan hutan—baik kelestarian maupun kerusakannya—tidak bisa dilepaskan dari kewenangan seorang menteri.
Ia mengakui bahwa faktor alam turut memengaruhi bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera, namun tingkat keparahan bencana kali ini tidak bisa hanya dijelaskan oleh fenomena alam semata.
“Namun keganasannya hari ini bukan sekadar karena air meluap atau tanah runtuh, melainkan karena terlalu lama hutan dijarah, pohon ditebang tanpa kendali, dan dugaan mafia illegal logging dibiarkan tumbuh tanpa rasa takut hukum,” katanya.
Didi mengingatkan bahwa bangsa ini telah terlalu lama menanggung kerugian akibat tindakan segelintir orang yang merusak lingkungan demi keuntungan pribadi.
Menurutnya, sudah banyak rakyat yang harus meneteskan air mata karena kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.
“Bangsa ini sudah terlalu lama membayar mahal akibat keserakahan segelintir orang. Sudah terlalu banyak air mata rakyat yang jadi korban dari keputusan dan kebijakan yang kurang adil,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir bukan hanya setelah bencana terjadi, tetapi juga dalam mencegah akar permasalahan melalui penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan hutan.
“Saatnya negara hadir bukan hanya setelah bencana terjadi, tetapi mencegah akar bencana itu sendiri,” tutup Didi.
