Intime – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan dari kedaulatan negara, sehingga aksi peretasan data milik Indonesia harus ditindak tegas.
“Siapapun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas. Kita tidak boleh abai mengatasi ini (gangguan kedaulatan data). Kalau kita abai, kita dianggap lemah,” kata Moeldoko, dikutip dari Antara, Jumat (16/9).
Moeldoko menilai saat ini adalah momentum untuk memperkuat keamanan siber, peretasan seperti yang dilakukan Bjorka menjadi sinyal bagi pemerintah untuk berbenah dengan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.
Menurut Moeldoko pembenahan dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan melibatkan para talenta yang ahli di bidang tersebut.
“Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional,” jelas Moeldoko.
Sebelumnya Moeldoko telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (INTI) Edi Witjara, dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat. Desktop IP merupakan perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data.
Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Edi Witjara dalam keterangannya mengatakan, pihaknya telah melakukan inovasi dan mengembangkan sebuah cloud system lokal yang diberi nama INTI cloud system.
Edi menjelaskan bahwa INTI cloud system merupakan platform layanan cloud dan blokchain hasil inovasi dalam negeri yang sudah dilengkapi dengan keamanan siber dari kerja sama pengembangan dengan BSSN.
“Harapannya bisa menjadi kebanggaan keamanan siber nasional,” kata Edi.
Diketahui bahwa peretas Bjorka telah beberapa kali mengklaim berhasil meretas data-data terkait kependudukan di Indonesia dan mencoba melakukan penjualan data melalui forum online. Terakhir Bjorka mengklaim memiliki data surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo.
Pada rapat internal bersama jajaran terkait pada Senin (12/9) di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden telah memberikan instruksi penanganan terkait kebocoran data yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan emergency response team atau tim khusus dikoordinir oleh Menko Polhukam Mahfud MD bersama BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN.
