Intime – Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengimbau pemerintah menghentikan program mudik motor gratis dan mengalihkan anggarannya untuk menambah kuota bus serta kereta api gratis menjelang arus mudik dan balik Lebaran.
Djoko menilai program Mudik Motor Gratis (Motis) yang dijalankan Kementerian Perhubungan sejak 2014 kurang efektif karena hanya menyerap kurang dari 1 persen pemudik pengguna sepeda motor.
“Meski tidak dirancang untuk jarak jauh, sepeda motor menjadi primadona mudik sejak sistem angsuran diberlakukan pada 2005. Kemudahan ini memicu lonjakan produksi kendaraan, namun juga berbanding lurus dengan tingginya angka kecelakaan,” kata Djoko di Jakarta, Minggu (22/2).
Ia menilai pengalihan program ke moda transportasi massal lebih rasional untuk menekan kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan. Djoko juga mengusulkan alternatif perjalanan melalui kapal laut menuju Semarang atau Surabaya untuk menghemat waktu tempuh dan mengurangi kelelahan pemudik.
Untuk wilayah Lampung, menurut dia, pemerintah perlu menyediakan layanan mudik gratis dari Bakauheni menuju seluruh ibu kota kabupaten/kota, serta menambah bus gratis dari kawasan Jabodetabek.
Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan terkait pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026, mobil pribadi menjadi moda transportasi favorit dengan 76,24 juta pengguna atau 52,98 persen. Sepeda motor menempati posisi kedua dengan 24,08 juta pengguna atau sekitar 16,74 persen.
Sementara itu, data Korlantas Polri menunjukkan jumlah sepeda motor di Indonesia telah mencapai 146,3 juta unit hingga 17 Februari 2026 atau sekitar 84 persen dari total kendaraan bermotor nasional.
Djoko menekankan pentingnya penerapan ketentuan keselamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, termasuk batas dimensi barang, posisi muatan, serta kewajiban memastikan barang terikat dengan aman.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak membawa anak dalam perjalanan mudik menggunakan sepeda motor karena tingginya risiko kecelakaan dan dampak kesehatan akibat perjalanan jarak jauh.
Menurut Djoko, pemerintah perlu melarang pelibatan anak dalam mudik motor, sekaligus memperluas akses transportasi publik sebagai alternatif yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Ia menilai sepeda motor masih menjadi pilihan utama pemudik karena faktor biaya dan fleksibilitas waktu perjalanan. Namun, jika pemerintah ingin meningkatkan keselamatan pemudik, penyediaan bus gratis dan kemudahan pendaftaran dinilai sebagai solusi utama.
“Anggaran mudik gratis sepeda motor sebaiknya dialihkan untuk menambah kuota bus karena penyerapannya rendah dan tidak efektif mengurangi kepadatan jalan,” ujarnya.
