Intime – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung sejak Sabtu (27/9) di Mercure Ancol dilanda ketegangan setelah mayoritas peserta secara tegas menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono.
Penolakan tersebut dilaporkan mencapai angka 95 persen dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir.
“Kami menolak LPJ Mardiono yang telah terbukti gagal memimpin partai ini,” jelas Ketua DPW PPP Banten Subadri Usuludin di sela-sela Muktamar.
Penolakan ini tidak hanya berasal dari Banten, melainkan mencerminkan kekecewaan luas para kader dan peserta dari berbagai wilayah.
Suara penolakan mencakup DPW besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh DPW se-Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan DPW lainnya.
Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Samsuri, melalui pesan singkatnya, menegaskan bahwa penolakan LPJ ini adalah bentuk tanggung jawab moral kader untuk menyelamatkan masa depan partai.
“Forum muktamar ini adalah forum tertinggi, dan penolakan ini berasal dari mayoritas peserta Muktamar,” tegas Masruhan, seraya menambahkan bahwa penolakan tersebut sekaligus menandakan mayoritas peserta menolak Mardiono untuk maju kembali sebagai Ketua Umum.
Para kader menginginkan perubahan total di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut. Masruhan menyebut bahwa mayoritas DPW telah melakukan konsolidasi dan mengusung nama baru untuk memimpin partai.
“Sudah kami konsolidasikan bahwa mayoritas DPW mengusung dan mendukung Pak Agus Suparmanto untuk menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030,” tutupnya.
Muktamar ke-10 ini akan menjadi forum untuk menentukan arah partai lima tahun ke depan, mulai dari pemilihan ketua umum periode 2025–2030 hingga pembahasan AD/ART dan rekomendasi kebijakan.
Forum tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 29 September dengan agenda penutupan yang akan dihadiri pemerintah, partai politik, serta tokoh nasional.
Panitia juga telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir pada acara penutupan.
