NasDem DKI Jakarta menolak usulan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang menggulirkan wacana kantin sekolah di Jakarta dikenakan retribusi untuk menghasilkan pendapatan daerah.
“NasDem menolak retribusi kantin sekolah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino di Jakarta, Jumat (22/11).
Wibi menilai, usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan para pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka alangkah baiknya, jika mempunyai usulan, dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak.
“Bahwa retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Wibi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jakarta itu menyarankan, pemerintah untuk membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan terpenting kata dia, sebagai anggota legislatif, harus berfikir panjang bila menyampaikan sesuatu.
“Sebagai gantinya, dorong pemerintah untuk mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan” paparnya.
Wibi menuturkan, kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan, yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau.
“Memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis,” tuturnya.
Dampaknya gizi dan kesehatan siswa terancam. Sebabnya, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah, yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan.
“Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah,” urainya.
Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.
Ia pub berpandangan, kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.
“Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin,” tutupnya.
