Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Agket Haji DPR tidak ada kaitannya dengan masalah pribadi. Demikian ditegaskan Anggota Fraksi DPR RI Golkar, Nusron Wahid.
DPR RI, dia menegaskan, tak ada niatan menyerang Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Nusron merespons pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Hak Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.
Nusron menerangkan, Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat Paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.
“Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi,” kata Nusron, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (29/7).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, siapa pun menteri atau pejabat publik yang menjalankan pemerintahan dengan ugal-ugalan apalagi melanggar undang-undang (UU) akan dipelototi Parlemen.
“DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU,” kata Nusron.
Nusron yang juga Wakil Ketua PBNU itu meminta, agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.
“Sebaiknya antar elemen saling menghormati haknya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR,” kata Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 tersebut.
“Ini urusan DPR dengan menteri agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan,” timpalnya.
Nusron mengatakan pembentukan pansus tidak tepat jika dibawa pada sentimen pribadi. Dia menjelaskan DPR dalam melakukan haknya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.
“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama,” ucapnya.
Nurson meyakini pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel, dan bertanggung jawab. Menurutnya, Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya.
“Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan.” ujar Nusron.
Sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.
“Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” kata Gus Yahya.
“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” tandasnya.
