Intime – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Dalam deklarasi tersebut, Gerakan Rakyat secara terbuka mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Deklarasi partai dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (18/1). Pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam pidato perdananya usai deklarasi.
“Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti, insyaallah, adalah Anies Rasyid Baswedan,” kata Sahrin di hadapan peserta Rakernas.
Menurut Sahrin, perubahan status dari ormas menjadi partai politik merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan gagasan dan aspirasi Gerakan Rakyat secara lebih konkret melalui jalur politik elektoral.
Ia menegaskan, Partai Gerakan Rakyat akan mengedepankan nilai keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
Rakernas I Gerakan Rakyat dihadiri oleh perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam forum tersebut, peserta Rakernas secara aklamasi menetapkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026–2031.
Pimpinan Sidang Rakernas, Muhammad Ridwan, mengatakan forum juga memberikan mandat kepada ketua umum terpilih untuk segera membentuk dan menyempurnakan struktur organisasi partai di seluruh wilayah Indonesia.
“Mengamanatkan kepada Ketua Umum terpilih Partai Gerakan Rakyat, Saudara Sahrin Hamid, untuk membentuk, melengkapi, dan menyempurnakan struktur organisasi Partai Politik Gerakan Rakyat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi, misi, prinsip, dan karakter Gerakan Rakyat,” ujar Ridwan.
Ke depan, Partai Gerakan Rakyat menyatakan akan mempersiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi partai politik serta konsolidasi internal guna menyongsong kontestasi politik nasional.
