Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura (sekitar Rp 2,4 miliar) serta dua unit mobil dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta yang berkaitan dengan dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
“Tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai SG$189.000 atau sekitar Rp2,4 miliar berdasarkan kurs hari ini dan uang tunai senilai Rp8,5 juta,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8).
Asep mengatakan dua unit mobil yang disita KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) itu masing-masing satu unit mobil Rubicon di rumah tersangka Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady dan satu unit mobil Pajero milik Dicky di rumah tersangka staf perizinan PT Sungai Budi Grup Aditya.
OTT tersebut dilakukan pada 13 Agustus 2025 di empat lokasi di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan mengamankan sembilan orang.
Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan menetapkan tiga orang tersangka, yakni Dirut PT Inhutani V Dicky Yuana Rady (DIC), staf perizinan PT Sungai Budi Grup Aditya (ADT), dan Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi (DJN).
KPK menahan tiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan, mulai 14 Agustus hingga 1 September 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta.
Kasus dugaan suap mengenai kerja sama pengelolaan kawasan hutan tersebut merupakan OTT keempat yang dilakukan lembaga antirasuah itu pada tahun 2025.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret 2025.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7–8 Agustus 2025 di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
