Intime – Kinerja Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendapat sorotan tajam dari pakar pariwisata. Heri Cahyadi. Menurut Heri, kemampuan Widiyanti sebagai Menpar sangatlah lemah.
“Kalau yang sekarang ini (Menpar Widiyanti ) kan jadi keluhan semua orang. Karena secara pengetahuan pariwisatanya juga lemah. Dia tidak tahu apa yang mesti diperbaiki dan dikembangkan,” kata Heri kepada awak media di Jakarta, Rabu (24/9).
Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada Menpar. Heri juga menyentil sosok Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa, yang meski memiliki latar belakang pariwisata, dinilai tidak menunjukkan ide yang cemerlang.
“Sementara wamenparnya kurang, padahal orang pariwisata juga. Tapi kalau kita yang di dunia pariwisata menganggapnya biasa-biasa saja,” jelas Heri.
Menurutnya, kombinasi kepemimpinan di pucuk Kementerian Pariwisata ini menyebabkan arah pengembangan sektor pariwisata Indonesia tidak jelas.
“Tidak punya ide yang cemerlang, pariwisata ini mau dikemanain sih,” imbuhnya.
Heri Cahyadi lebih lanjut membeberkan contoh konkret carut-marut pengelolaan pariwisata yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu masalah utama yang disoroti adalah tumpang tindihnya program pengelolaan desa wisata oleh berbagai kementerian dan lembaga.
Heri menyinggung soal penyelenggaraan lomba desa wisata yang dilakukan secara terpisah oleh tiga instansi, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kemendes mengadakan juga LDWI (Lomba Desa Wisata). Sama-sama desa wisata, Kemendes punya kepentingan juga. Harusnya kerja sama saja antara Kemenpar dengan Kemendes. Belum lagi ATR/BPN yang juga mengadakan pengembangan di desa-desa,” pungkas Heri.
Ia menegaskan bahwa ketiadaan koordinasi yang baik ini justru menimbulkan inefisiensi dan kebingungan di tingkat daerah, alih-alih memberikan dampak pengembangan yang optimal. Kritikan ini menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap koordinasi dan arah kebijakan pariwisata nasional.
