Intime – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki gagasan dengan membagikan gaji Rp 10 juta per Kepala Keluarga (KK) setiap bulan dengan APBD DKI Jakarta Rp 91,34 triliun, jika menjadi Gubernur Jakarta
Menyikapi hal itu, Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto menilai bahwa ide yang digagas Dedi Mulyadi tidak layak diberlakukan di Jakarta.
“Ide tersebut patut diduga sebagai gagasan perangkap karena berpotensi menjadi “jebakan Bat-Man” yang bisa membahayakan siapapun Gubernur DKI Jakarta yang nekat menjalankannya,” kata Sugiyanto kepada wartawan, Rabu (14/5).
Karena menurut dia, gagasan KDM tersebut dapat menjebankan defisit anggaran serius. Selain itu ide tersebut juga dapat dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini dunia tengah memasuki masa-masa sulit, sehingga sudah sepatutnya fokus diarahkan pada efisiensi, bukan pada pembagian dana APBD secara sembarangan.
Bahkan, ucap dia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil menghemat hingga Rp 1,5 triliun melalui penyisiran berbagai program agar anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
“Artinya, yang sedang dijalankan adalah semangat penghematan dan efektivitas, bukan semangat populisme berbasis kalkulasi semu seperti membagi-bagi APBD,” tuturnya.
Ia juga berpendapat, bahwa kalkulasi yang dilakukan Dedi Mulyadi secara hitungan sangat keliru. Jika diasumsikan ada Rp 2 juta per kepala keluarga (KK) dan masing-masing diberi Rp 10 juta per bulan, maka itu setara dengan Rp 20 triliun per bulan atau Rp 240 triliun per tahun.
“Ini jauh melampaui total APBD DKI yang hanya Rp 91,34 triliun. Jika gagasan KDM dijalankan, maka dengan seketika Jakarta akan langsung Bangkrut!,” cetusnya.
Artinya, skema tersebut bukan saja tidak realistis, tetapi juga secara fiskal mustahil diterapkan.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dengan besarnya APBD Jakarta, dia akan memberikan gaji Rp 10 juga jika menjadi pemimpin Jakarta.
Hal itu dia sampaikan saat acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5).
“Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp 20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi,” kata Dedi.hb
