Intime – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan penolakan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat karena merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus amanat Reformasi.
Said menilai pemilihan langsung memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri calon kepala daerah yang mereka kehendaki. Rakyat, kata dia, memiliki kesempatan menilai rekam jejak dan kapasitas calon melalui berbagai sumber informasi yang tersedia.
“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (5/1).
Ia menegaskan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD justru berpotensi memperbesar praktik politik transaksional. Menurutnya, proses pemilihan yang melibatkan jumlah pemilih terbatas akan membuka ruang terjadinya praktik uang secara lebih masif.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Said juga mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang Reformasi. Ia menyebut sistem pemilihan langsung lahir dari pengorbanan rakyat, mahasiswa, dan kaum buruh yang menuntut demokratisasi di Indonesia.
“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” ucapnya.
Menanggapi anggapan bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya besar, Said menilai persoalan utama bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang. Untuk menekan biaya tersebut, Partai Buruh mengusulkan penguatan regulasi dalam undang-undang pemilu, khususnya terkait transparansi hasil suara.
Partai Buruh mengusulkan agar hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), termasuk tabulasi dan rekapitulasi, disampaikan secara terbuka kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan transparansi tersebut, setiap partai dapat saling mengawasi hasil perolehan suara.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” jelas Said yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Partai Buruh pun menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan Pilkada langsung demi menjaga demokrasi, kedaulatan rakyat, dan semangat Reformasi.
