Intime – Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) merespons demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025.
OHCR mendesak penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam kericuhan yang menewaskan 10 orang tersebut.
“Kami menyerukan agar dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan,” tulis OHCHR dalam laman resminya, dikutip Selasa (2/9).
OHCR memonotir perkembangan rangkaian kekerasan di Indonesia terkait aksi protes nasional terhadap tunjangan parlemen. OHCR juga mencermati penggunaan kekuataan yang berlebihan oleh aparat keamanan.
“Kami memantau secara dekat perkembangan di Indonesia, khususnya rangkaian aksi protes nasional atas tunjangan DPR, kebijakan penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang tidak semestinya oleh aparat keamanan,” ujar
Dia menegaskan, menggarisbawahi betapa penting dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.
OHCR menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” kata Ravina.
Selain itu, Ravina menegaskan adanya jaminan media untuk menyampaikan peristiwa secara bebas dan independen.
“Selain itu, penting juga agar media diizinkan melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” kata OHCHR.
