Intime – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jakarta Utara H M.Sufyan Hadi menyerukan perdamaian di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta sejak Jumat (31/8) hingga hari ini.
Gelombang kericuhan tersebut telah menyebabkan rusaknya sejumlah fasilitas umum dan penjarahan di Jakarta.
Sufyan menegaskan bahwa segala bentuk aksi anarkis tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Menurutnya, aspirasi dan kritik masyarakat harus disampaikan secara konstitusional, damai, dan beradab, tanpa merusak fasilitas negara maupun mengganggu ketertiban umum.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Aspirasi itu sah, tapi jangan sampai diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan bangsa,” ujarnya, Minggu (31/8).
Ia juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa maupun luka akibat kericuhan. Menurutnya, setiap aspirasi dan kritik harus diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, bukan dengan tindakan yang hanya memperdalam luka sosial.
Selain itu, Sufyan mengimbau masyarakat agar tetap fokus menyuarakan aspirasinya terhadap anggota DPR yang tidak bekerja dengan baik dan tidak beretika sebagai wakil rakyat.
“Kita harus fokus kepada para anggota dewan yang tidak bisa bekerja dan tidak punya etika dalam menjalankan amanah rakyat. Mereka inilah yang seharusnya kita tegur dan kita kritisi dengan cara-cara yang santun dan bermartabat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tragedi yang menimpa almarhum Affan Kurniawan yang meninggal saat demonstrasi tidak terulang
“Jangan sampai hal yang terjadi pada almarhum Affan terulang kembali. Kami mengimbau kepada jajaran kepolisian untuk lebih bijak dalam menyikapi sahabat-sahabat kita yang menyampaikan aspirasinya. Aparat harus menjadi pengayom, bukan menambah luka,” imbuhnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpancing dengan keberadaan provokator kerap dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana hingga berpotensi menimbulkan eskalasi konflik yang lebih besar.
“Negara ini milik kita bersama. Menjaga perdamaian adalah kewajiban kita semua. Jangan biarkan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan merugikan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tidak boleh lepas tangan atas insiden ini. Ia mendorong DPR dan pemerintah harus bertanggung jawab dengan membuka ruang dialog yang lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Aparat kepolisian juga harus mengedepankan sikap humanis dan tidak melakukan tindakan yang represif.
“Kami meminta DPR dan pemerintah untuk hadir di tengah rakyat, mendengarkan aspirasi, dan tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut. Tanggung jawab menjaga keadilan dan ketertiban bukan hanya ada di tangan aparat, tetapi juga pada para pemimpin yang membuat kebijakan,” tegasnya.
