PDIP Kritik Akurasi Data Pemerintah Prabowo: Jangan Asal Bapak Senang!

Intime – Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, menilai persoalan manajemen dan akurasi data masih menjadi tantangan besar di tahun pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, tanpa data yang jujur dan akurat, kebijakan publik yang dijalankan pemerintah tidak akan efektif.

“Persoalan manajemen dan akurasi data yang digunakan masih lemah. Tanpa data yang jujur dan akurat, tak ada kebijakan publik yang efektif,” ujar Hendrawan di Jakarta, Sabtu (18/10).

Hendrawan berharap Presiden Prabowo menegaskan kepada para pembantunya agar melaporkan data apa adanya, bukan data yang dimanipulasi atau disesuaikan hanya untuk menyenangkan atasan.

“Presiden harus menegaskan bahwa dia membutuhkan data riil, bukan hasil manipulasi atau kreasi mental Asal Bapak Senang (ABS),” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendrawan menyoroti perencanaan dan pengawasan terhadap program-program unggulan pemerintahan yang dinilainya masih terburu-buru. Ia khawatir efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya bisa terganggu jika tidak dilakukan secara cermat dan konsisten.

“Saya khawatir satu kebijakan berbenturan dengan logika kebijakan lainnya, sehingga pemerintah kehilangan inner-logic tata kelola. Target-target yang ditetapkan juga terlalu berlebihan,” kata anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Hendrawan menambahkan, saat ini publik sulit membedakan antara retorika dan realita dalam pelaksanaan kebijakan. “Ada yang mengatakan, Presiden terjebak pada harapan-harapan yang tidak realistis,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi arah kebijakan besar yang diusung Presiden Prabowo. Menurutnya, secara paradigmatik, visi dan tekad Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara makmur dan kuat sudah tepat.

“Tekad Presiden dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus kita dukung. Ini adalah pintu masuk menuju keadaban bangsa,” ucap Hendrawan.

Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Clean government harus menjadi instrumen yang tidak bisa ditawar lagi. Presiden harus menjadi teladan bagi elite politik lain, termasuk di lingkaran terdekatnya,” tandasnya.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini