Intime – Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang kader memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. PDIP menegaskan bakal memberi sanksi tegas kepada kader yang melanggar instruksi tersebut.
Larangan itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Surat tersebut diterima pada Kamis (26/2).
“Program MBG dibiayai dari APBN, termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat. Karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” tulis surat itu.
PDIP juga mengungkapkan menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG. Laporan tersebut antara lain terkait ketidaktepatan sasaran penerima, kualitas program, kasus keracunan, hingga dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Partai menilai perlu adanya pengawasan agar program yang bersumber dari dana publik dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam surat itu juga ditegaskan bahwa penanggung jawab teknis pelaksanaan program MBG berada pada Badan Gizi Nasional.
PDIP menginstruksikan seluruh kader, baik di struktur partai maupun yang menjabat di lembaga legislatif dan eksekutif, untuk menjaga integritas serta tidak memanfaatkan program MBG demi keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
Selain itu, kader diminta mengawal pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
PDIP menegaskan setiap pelanggaran terhadap instruksi tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan internal partai.
