Intime – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning Proletariyati menyoroti penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kata dia, kebijakan ini dinilai berdampak serius terhadap keselamatan pasien, khususnya penderita penyakit kronis seperti gagal ginjal.
Ribka menyebut, berdasarkan laporan lapangan dan data layanan kesehatan, lebih dari 100 pasien gagal ginjal kehilangan akses hemodialisis akibat kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan. Jumlah tersebut bahkan dilaporkan meningkat hingga sekitar 160 pasien.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak boleh ada warga negara yang kehilangan hak hidup hanya karena persoalan administrasi,” kata Ribka di Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut PDI Perjuangan, persoalan ini mencerminkan masalah sistemik dalam tata kelola jaminan kesehatan nasional. Pendekatan administratif dinilai masih lebih dominan dibanding pendekatan kemanusiaan dan medis. Selain itu, sistem JKN dinilai belum memiliki mitigasi risiko yang memadai bagi pasien penyakit kronis dan katastropik.
Dampak penonaktifan PBI disebut sangat dirasakan masyarakat. Selain ancaman kematian akibat terputusnya terapi rutin, pasien dan keluarga juga dibebani biaya pengobatan mandiri yang bisa mencapai jutaan rupiah per tindakan. Tekanan ekonomi dan psikologis pun tak terhindarkan.
PDI Perjuangan mendorong pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan pasien penyakit kronis melalui mekanisme darurat nasional.
Selain itu, partai berlambang banteng ini juga mengusulkan reformasi JKN agar berbasis hak kesehatan rakyat, pembentukan pusat komando krisis layanan kesehatan nasional dengan respons maksimal 24 jam, serta penguatan integrasi data kesehatan dan sosial.
Ribka menegaskan, sistem jaminan kesehatan nasional merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap rakyat. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat harus segera dievaluasi.
“Negara tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi ancaman kematian akibat penyakit,” tegasnya.
PDI Perjuangan memastikan akan terus mengawal kebijakan kesehatan nasional agar tetap berpihak kepada rakyat kecil, khususnya kelompok miskin, rentan, dan pasien penyakit kronis.
