Intime – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak pemerintah menutup secara permanen bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Ia menilai keberadaan bandara tersebut ilegal karena dinilai tidak berada di bawah otoritas negara sejak didirikan.
Muslim Arbi mempertanyakan keputusan Kementerian Perhubungan yang sempat menetapkan bandara IMIP sebagai bandara internasional sebelum kemudian mencabut kembali status tersebut.
Dia juga mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin yang menyebut bandara itu ilegal.
“Apalagi sangat mengherankan Menhub mengeluarkan aturan sebagai bandara internasional lalu dicabut kembali. Apa yang disampaikan oleh Menhan Syafrie Syamsuddin itu benar adanya. Itu memang bandara ilegal,” tegas Muslim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (7/12).
Ia mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk PT IMIP serta pejabat pemerintah terkait, diperiksa atas keberadaan bandara yang disebutnya melanggar konstitusi tersebut.
“Segera saja tutup dan semua pihak yang terlibat Jokowi, Luhut, Menhub wajib diperiksa. Termasuk perusahaan yang membangunnya. Tindakan itu bukan saja melanggar hukum tetapi sudah masuk kategori makar terhadap negara. Jelas itu adalah perbuatan mendirikan negara dalam negara,” ujarnya.
Muslim Arbi kemudian menyinggung langkah mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang melaporkan PM Anwar Ibrahim ke polisi terkait dugaan pelanggaran kedaulatan negara dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.
“Perjanjian yang ditandatangani antara Anwar Ibrahim dan Presiden AS Donald Trump 26 Oktober lalu dipandang Mahathir sebagai melanggar kedaulatan negara. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa ini bahwa pembangunan Bandara IMIP di Morowali bukan saja melanggar konstitusi tetapi masuk dalam kategori makar,” pungkasnya.
