Intime – Pemerintah telah merealisasikan paket stimulus ekonomi sebesar Rp 13,6 triliun hingga akhir Juni 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung industri, dan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan domestik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa stimulus tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kebijakan ini untuk menjaga daya beli, daya saing industri, dan ketahanan pangan nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Selasa (29/7).
Rinciannya, pada kuartal II-2025, pemerintah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 11,9 triliun. Bantuan tersebut mencakup tambahan Kartu Sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan, serta penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan untuk 18,3 juta penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif seperti diskon PPN tiket pesawat sebesar 6 persen, diskon tiket kereta api hingga 30 persen, dan potongan tarif angkutan laut sebesar 50 persen selama periode Juni–Juli.
“Paket ini diharapkan dapat menjaga perekonomian di kuartal kedua dan sebagian kuartal ketiga,” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 10,72 triliun kepada 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama Juni dan Juli 2025.
Selain itu, sebanyak 288.000 guru di Kemendikdasmen dan 277.000 guru di Kementerian Agama turut menerima bantuan yang sama.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol senilai Rp 0,65 triliun bagi sekitar 110 juta kendaraan. Diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk industri padat karya juga diperpanjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,2 triliun.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah telah mengucurkan dana investasi non-permanen sebesar Rp 16,6 triliun kepada Perum Bulog pada semester I-2025. Dana ini bertujuan menjaga cadangan pangan dan menstabilkan harga beras saat panen, sehingga tidak merugikan petani.
“Dana ini tidak hanya difokuskan pada beras, tetapi juga komoditas lain seperti jagung untuk mendukung diversifikasi pangan nasional,” tambah Sri Mulyani.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
