Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus berjalan dengan baik. Karena itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, meminta, kepada partai politik harus tunduk pada penyelenggara pemilu.
“Kalau partai politik sebagai peserta pemilu, kan, kita tunduk pada penyelenggara pemilu. Kami menjunjung tinggi hukum, jadi kuncinya memang terutama di penyelenggara pemilunya,” kata Hasto dalam Diskusi Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi & Proyeksi yang digelar oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8).
Misalnya, kata dia, bagaimana Pemilu 2009 banyak persoalan akibat kapitalisasi kekuasaan politik, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda dan dijadikan alat.
Selain itu, Hasto juga melihat masalah juga terjadi karena kompleksitas politik liberal yang kini terjadi.
“Ada dalil pemilu dari Afrika, di Afrika sana dalilnya sederhana, semakin kompleks pemilu itu semakin mudah dimanipulasi, semakin simpel pemilu semakin sulit dimanipulasi, proposional terbuka, daftar terbuka dengan peserta pemilu yang begitu banyak lalu kemudian bersamaan dengan pemilu presiden ini membawa kompleksitas yang begitu besar,” ujarnya.
“Kita belajar dari pemilu kemarin, kenapa banyak KPPS yang kelelahan banyak yang meninggal dunia, tetapi kuncinya dari penyelenggara Pemilu,” tambah Hasto dikutip dari Antara.
Idealnya, kata Hasto, partai politik yang semakin sedikit berpartisipasi yang diatur melalui penerapan ambang batas parlemen bisa membuat kondusif dan akan memperingan dari penyelenggara pemilu.
“Karena itulah undang-undang mengatur sangat ketat syarat partai politik bisa ikut pemilu kita berharap sebagai peserta pemilu, KPU betul-betul obyektif dalam melakukan verifikasi terhadap partai mana yang bisa ikut pemilu. Karena tantangan ke depan tidaklah mudah dari situasi global,” tuturnya.
Selain itu, pentingnya aparat penegak hukum mengawal seluruh tahapan pemilu guna meminimalkan segala kecurangan. Selain itu, penyelenggara pemilu harus memastikan setiap tahapan berjalan baik.
“Termasuk memastikan daftar pemilih tetap itu betul-betul memastikan hak konstitusional warga negara, maka ini menjadi proses berbagai risiko-risiko bisa kita kurangi,” demikian Hasto.
