Intime – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan 267 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) di setiap kelurahan di Jakarta.
KKMP tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang hari ini diresmikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan, KKMP merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Dengan hadirnya KKMP, diharapkan dapat mempercepat kemandirian ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan ekonomi dari bawah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
“Jadi, program ini menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Untuk di Jakarta, jumlah koperasi binaan Dinas dan Sudin PPKUKM DKI Jakarta ada sebanyak 4.421 koperasi. Kemudian, pada 31 Mei 2025, kami juga telah membentuk KKMP sebanyak 267 koperasi di setiap kelurahan di Jakarta,” ujarnya.
Menurut Rano, konsep KKMP Melawai sangat kreatif karena menampilkan koperasi aktif dengan anggota riil dari warga sekitar. Selain itu, layanan koperasi telah berbasis digital, mulai dari pembayaran non-tunai menggunakan QRIS, sistem e-pendaftaran, hingga pencatatan transaksi.
“Bahkan, koperasi ini mengelola unit usaha ritel bahan pokok, seperti elpiji, dan sembako melalui kemitraan dengan BUMD dan jaringan retail, serta menjalankan unit usaha logistik dengan mengelola distribusi barang dari produsen langsung ke konsumen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rano mengungkapkan, KKMP turut menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan mikro bagi anggota untuk mendukung permodalan UMKM lokal, sekaligus menghindarkan warga dari rentenir.
Hal ini lantaran Pemerintah DKI telah mengintegrasikan program KKMP dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menetapkan regulasi pendukung untuk memperkuat pelaksanaannya.
“Sehingga, dari sisi pendanaan, koordinasi telah kita lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia berharap penyelenggaran pelatihan bagi pengurus KKMP mampu memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap prinsip koperasi, tata kelola yang baik, serta pengelolaan usaha secara efisien dan transparan.
“Harapannya, KKMP dapat tumbuh menjadi model koperasi yang profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, seluruh KKMP di DKI Jakarta sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbadan hukum sehingga siap beroperasi. Seluruh gerai KKMP di DKI Jakarta didukung oleh Bank Mandiri dan Bank Jakarta.
