Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir April 2022 surplus sebesar Rp103,1 triliun atau 0,58% pada Produk Domestik Bruto (PDB).
“APBN kita sampai akhir April masih surplus di Rp103,1 triliun, bandingkan tahun lalu yang defisit Rp138,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Mei 2022 secara virtual, Senin (23/5)
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp853,6 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp750,5 triliun.
Pendapatan negara yang mencapai Rp853,6 triliun meningkat 45,9% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp584,9 triliun dengan seluruh komponen mengalami kenaikan.
“Growth ini bagus banget, bulan lalu saja 32,1% growth-nya. Semua komponen pendapatan negara naik,” jelas Sri Mulyani.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp676,1 triliun yang meningkat 49,1% dari Rp453,5 triliun pada April 2021 serta PNBP Rp177,4 triliun.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp567,7 triliun yang naik 51,5% dari periode sama tahun lalu Rp374,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp108,4 triliun yang juga naik 37,7% dari Rp78,7 triliun.
Sementara realisasi belanja negara per April 2022 meningkat 3,8% yaitu dari Rp723 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp750,5 triliun yang merupakan 27,7% dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Belanja negara masih sesuai schedule Rp2.714,2 triliun, yaitu Rp750,5 triliun,” tegas Sri Mulyani.
Realisasi tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp253,6 triliun atau 26,8 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR dan kegiatan operasional K/L.
Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non-K/L yaitu Rp254,4 triliun yang sudah mencapai 25,5% dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.
Selain itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp242,4 triliun atau 31,5% terhadap APBN.
Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.