Intime – Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menekankan pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara maksimal di Indonesia. Menurut dia, upaya tersebut harus dimulai dari aparat penegak hukum yang bersih serta terbebas dari berbagai kepentingan.
Hal itu disampaikan Hudi menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang berkelakar bahwa diperlukan sikap otoriter untuk melawan koruptor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).
Hudi menilai pemberantasan korupsi tidak perlu dilakukan dengan pendekatan otoriter, melainkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas.
“Tegakkan hukum sebaik-baiknya dimulai dari aparat yang bersih atau berikan contoh dari atas ke bawah (top down),” kata Hudi kepada awak media di Jakarta, Minggu (15/2).
Menurut dia, pemberantasan korupsi cukup dilakukan dengan memastikan aparat penegak hukum bebas dari kepentingan politik maupun kepentingan lain yang berpotensi memengaruhi proses hukum. Aparat yang tidak memiliki integritas justru dinilai akan menghambat upaya pemberantasan korupsi.
“Memerangi para koruptor cukup aparat penegak hukum yang bersih, bukan yang kotor. Kita mau membersihkan kenapa pakai yang kotor. Karena itu, sebagai negara demokrasi tidak perlu ditambah sedikit otoriter,” ujarnya.
Hudi juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konsisten dan tanpa tebang pilih. Ia menilai praktik penegakan hukum selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk sejumlah kasus yang belum ditindaklanjuti secara optimal.
“Sejauh ini belum baik karena masih banyak kasus yang belum diikuti proses penegakan hukum secara tuntas,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia menyatakan tidak boleh ada praktik korupsi dalam tata kelola pemerintahan.
“So, kita harus bersihkan. Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia harus, tidak boleh ada korupsi,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, mengenai pendekatan yang tepat dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
