Intime – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas berharap pengakuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut.
Fernando menilai pernyataan Jokowi membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan masa lalu sekaligus menjadi momentum memperkuat KPK secara maksimal.
Menurut dia, fokus saat ini seharusnya bukan lagi memperdebatkan siapa pihak yang menginisiasi revisi UU KPK, melainkan langkah konkret untuk memperkuat lembaga tersebut.
“Pernyataan Jokowi tersebut tentu mengungkap kebenaran siapa yang berinisiatif melakukan perubahan UU KPK. Sekarang yang menjadi fokus bukan soal kesalahan masa lalu, tetapi apa yang harus dilakukan untuk memperkuat KPK,” kata Fernando kepada awak media, Minggu (15/2).
Fernando juga meminta seluruh pihak menghentikan polemik mengenai pihak yang bertanggung jawab atas revisi UU KPK. Ia menilai perdebatan tersebut hanya memperpanjang konflik tanpa memberikan solusi nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Menurut dia, langkah yang lebih penting saat ini adalah mengembalikan fungsi dan kewenangan KPK seperti sebelum revisi undang-undang dilakukan. Penguatan kelembagaan, kata Fernando, harus dilakukan secara konkret dan tidak berhenti pada wacana semata.
Ia menambahkan, penguatan KPK juga sejalan dengan program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perubahan regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas lembaga tersebut.
“Penguatan KPK melalui perubahan UU sangat dibutuhkan saat ini sesuai dengan program Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan dukungannya terhadap wacana pengembalian UU KPK seperti sebelum direvisi. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga independensi lembaga antirasuah dalam menjalankan tugas penindakan.
“Ya, saya setuju. Bagus,” kata Jokowi saat ditemui awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2).
Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskursus publik mengenai masa depan KPK, khususnya terkait upaya memperkuat kewenangan dan independensi lembaga dalam memberantas korupsi di Indonesia.
