Intime – Pengamat politik sekaligus wartawan senior Edy Mulyadi mengendus adanya indikasi “kudeta merangkak” atau silent coup yang berpotensi terjadi di lingkaran Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tanda yang disorot adalah dugaan pembatasan arus informasi yang masuk langsung ke Presiden.
Menurut dia, penyumbatan informasi tersebut berbahaya karena dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis kepala negara. Ia bahkan mengklaim menerima informasi bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah berbulan-bulan berupaya meminta waktu bertemu Presiden Prabowo, namun tidak pernah terealisasi.
“Apakah kudeta sunyi sedang berlangsung cepat? Ini menarik. Dalam kajian intelijen, ini disebut kudeta merangkak atau kudeta garis dalam, seperti yang dulu juga pernah dibicarakan di era sebelumnya,” ujar dia dalam sebuah diskusi dalam akun Youtubenya, dikutip Senin (15/12)
Ia menilai, dugaan kudeta merangkak itu memiliki benang merah yang sama, yakni adanya pihak-pihak tertentu yang mengontrol dan menyaring arus informasi sebelum sampai ke Presiden.
Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan fakta bahwa Presiden Prabowo disebut tidak memegang telepon genggam pribadinya secara langsung.
“Informasi itu dipilih dan dipilah. Handphone Presiden disebut dipegang oleh Sekretaris Kabinet Teddy. Ini sangat berbahaya dalam sistem pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pengalamannya saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah wartawan senior dalam sebuah acara reuni. Dalam diskusi tersebut, kata dia, banyak jurnalis sepakat bahwa arus informasi ke Presiden Prabowo dinilai tidak berjalan lancar.
Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa keluhan soal sulitnya bertemu Presiden juga pernah disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa.
“Seorang menteri saja tidak mudah bertemu Presiden. Ini situasi yang patut dikhawatirkan, karena Prabowo seharusnya mendapatkan informasi seluas-luasnya untuk memimpin negara,” katanya.
Ia menekankan pentingnya membuka akses informasi yang sehat dan transparan di sekitar Presiden demi mencegah pengambilan keputusan yang bias dan menjaga stabilitas pemerintahan ke depan.
