Intime – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengawasi keberadaan bandara private ilegal yang beroperasi di kawasan industri pertambangan nikel milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Bandara yang diduga beroperasi tanpa otoritas dan pengawasan negara itu, menurut Iwan, mencerminkan kegagalan negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya sendiri. Iwan mengaku heran karena pemerintah di era Presiden ke-7 Joko Widodo sama sekali tidak bersuara sejak bandara tersebut diresmikan pada 2018.
“Ke mana pemerintah sejak 2018 bandara itu diresmikan? Ke mana TNI, ke mana Polri, ke mana bupati, ke mana bea cukai, ke mana gubernur? Seberapa kuat dan berkuasanya IMIP itu hingga negara dan semua perangkatnya tidak berdaya?” ujar Iwan.
Iwan menilai keberadaan bandara private ilegal ini bukan hanya janggal, tetapi juga berbahaya bagi kedaulatan Indonesia. Menurutnya, bandara tersebut tidak dapat diakses masyarakat maupun pejabat pemerintahan lokal, sehingga rawan disalahgunakan.
“Ini sangat miris dan berisiko tinggi untuk kedaulatan negara Indonesia. Bayangkan, bandara itu bahkan tidak bisa diakses oleh masyarakat umum dan pejabat setempat. Bahkan ada klaim juga Kapolri pun tidak bisa masuk,” tegas Iwan.
Ia memahami sikap tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam merespons polemik tersebut. Menhan sebelumnya menilai bahwa fenomena ini mengarah pada kondisi “negara dalam negara”, karena fasilitas strategis seperti bandara beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara di dalamnya.
“Pesawat dari Cina bisa keluar masuk dengan bebas ke Morowali tanpa pengawasan otoritas Indonesia. Wajar saja kalau kita menduga bisa masuk pekerja ilegal dari Cina, senjata, bahkan kekuatan militer. Itulah sebabnya Menhan mengatakan ada negara di dalam negara,” pungkas Iwan.
Polemik ini masih berkembang dan menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi pengelolaan kawasan industri serta peran negara dalam memastikan kedaulatan dan keamanan nasional tetap terjaga.
