Intime – Pemerhati kebijakan publik Syafril Sjofyan menyoroti berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai program tersebut tetap akan berjalan meski mendapat kritik dari berbagai pihak.
Syafril mengatakan MBG merupakan program besar yang bertujuan meningkatkan gizi anak, menekan stunting, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Namun, ia menilai pelaksanaan program harus disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Menurutnya, kritik terhadap MBG umumnya berkaitan dengan efektivitas anggaran, kesiapan distribusi, serta potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia menilai kritik seharusnya dijadikan bahan evaluasi kebijakan, bukan dipandang sebagai hambatan.
Program MBG, kata dia, memiliki dimensi politik karena melibatkan anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat. Jika narasi program terlalu dikaitkan dengan figur tertentu, kebijakan berpotensi menjadi instrumen legitimasi politik, bukan semata kebijakan publik.
Syafril juga menyoroti potensi kebocoran anggaran dalam program tersebut. Dengan target sekitar 80 juta penerima, biaya Rp15.000 per porsi, dan pelaksanaan selama 220 hari sekolah, total anggaran diperkirakan mencapai Rp264 triliun per tahun.
Ia menjelaskan kebocoran anggaran bisa terjadi di berbagai titik, seperti pengadaan bahan makanan, distribusi logistik, penunjukan vendor katering, hingga data penerima. Potensi penyimpangan antara lain markup harga, vendor tidak transparan, serta penerima fiktif.
Dalam simulasi yang disampaikan, kebocoran 5 persen dari total anggaran dapat mencapai Rp13,2 triliun per tahun. Jika kebocoran mencapai 20 persen, kerugian negara diperkirakan menembus Rp52,8 triliun.
Ia menilai pengawasan ketat perlu dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan auditor negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Syafril menegaskan program MBG dapat menjadi investasi besar bagi pembangunan sumber daya manusia jika dikelola transparan dan akuntabel. Namun tanpa pengawasan kuat, program berpotensi memicu praktik rente dan korupsi yang merugikan keuangan negara.
