Intime – Pengamat pangan Khudori menyoroti ancaman serius terhadap ketahanan pangan daerah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan meninggal dan ratusan lainnya masih hilang sejak bencana terjadi pada akhir November.
Hingga Jumat (5/12), sejumlah wilayah masih terisolasi karena kerusakan infrastruktur yang parah, menyulitkan distribusi bantuan dan mobilisasi logistik.
Khudori mengingatkan laporan sejumlah media yang menyebut logistik pangan pengungsi semakin menipis, bahkan sebagian warga mulai mengalami kelaparan, termasuk di Aceh Utara. Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil menyatakan hingga hari ke-12 belum ada pejabat pusat yang datang ke daerahnya.
Situasi ini, kata Khudori, sangat berpotensi memicu kerawanan pangan, lonjakan harga, hingga gejolak sosial. Penjarahan minimarket maupun gudang Bulog telah dilaporkan terjadi pascabencana.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengonfirmasi dua gudang Bulog di Aceh dan Sumatera Barat dijarah, sementara beberapa gudang lain terendam banjir. Meski demikian, Bulog memastikan penyaluran cadangan pangan pemerintah tetap berjalan.
Dalam konteks ini, Khudori menekankan pentingnya keberadaan cadangan pangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Pangan No. 18/2012 dan sejumlah regulasi turunannya.
Menurutnya, cadangan pangan daerah—khususnya beras—menjadi instrumen vital untuk menghadapi situasi darurat. Beras dinilai ideal karena ketersediaannya stabil, harga terjangkau, dan dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Namun, belum semua daerah memiliki cadangan beras. Data Bapanas menunjukkan lima provinsi, termasuk Jakarta dan beberapa provinsi di Papua, belum memiliki cadangan beras maupun regulasi pendukungnya.
Di Aceh dan Sumatera Utara, hanya sebagian kabupaten/kota yang memiliki stok cadangan, sedangkan Sumatera Barat telah memenuhi seluruhnya. Khudori menegaskan bahwa bencana kali ini memberi pelajaran penting bagi pemerintah daerah.
“Berapa pun jumlahnya, cadangan pangan harus tersedia,” ujarnya.
Ketika distribusi darat terhambat, cadangan beras di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa menjadi benteng pertama mencegah kelaparan sebelum bantuan pusat tiba.
