Intime – Pengamat politik Ahmad Yani menyoroti hampir 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan menilai partai politik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan berbagai persoalan di Indonesia saat ini. Menurut dia, dominasi partai politik dalam perumusan kebijakan negara berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan.
Yani mengatakan, hampir seluruh keputusan strategis negara ditentukan oleh aktor-aktor yang berasal dari partai politik, baik di parlemen maupun di lingkungan eksekutif. Kondisi tersebut, kata dia, membuat institusi partai politik justru menjadi bagian dari masalah dalam sistem ketatanegaraan.
“Keputusan tentang negara ini diputuskan di Senayan. Senayan isinya partai politik. Keputusan tentang negara ini juga ditentukan di istana. Istana melalui partai politik. Jadi institusi partai politik sekarang ini menjadi masalah,” kata Yani di Jakarta, Jumat (13/2).
Ia menilai, untuk memperbaiki kondisi bangsa, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kepartaian, sistem politik, hingga sistem pemilihan umum. Tanpa penataan ulang terhadap aspek-aspek tersebut, Indonesia dinilai akan sulit mengalami kemajuan signifikan.
Menurut Yani, sistem merit belum berjalan dengan baik di sebagian besar partai politik. Ia menilai proses rekrutmen dan kaderisasi di partai kerap lebih mengedepankan kedekatan dengan pimpinan partai dibandingkan rekam jejak dan kapasitas individu.
“Sepanjang itu tidak ditata ulang, menurut saya kita sulit untuk bangkit. Sekarang, kita mengabaikan rekam jejak. Ada orang yang sudah puluhan tahun menjadi aktivis, tidak mungkin dia masuk ke partai politik kalau dia tidak dekat dengan ketua umumnya,” ujarnya.
Ia juga mengkritik fenomena munculnya tokoh yang dinilai belum memiliki pengalaman memadai, tetapi dapat menduduki posisi strategis di partai politik. Hal ini, menurut dia, menunjukkan lemahnya proses kaderisasi dan tata kelola internal partai.
Lebih lanjut, Yani menegaskan bahwa pemilihan pemimpin di Indonesia seharusnya berlandaskan pada Sila Keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip tersebut, kata dia, menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kualitas kepemimpinan, bukan sekadar popularitas atau kekuatan finansial.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong reformasi sistem politik, hukum, dan tata negara. Menurut Yani, pembenahan tersebut penting untuk memastikan masa depan Indonesia lebih baik.
“Kalau ini tidak dilakukan, ada kesempatan untuk menata ulang sistem negara kita, sistem politik kita, dan sistem hukum kita. Kalau tidak, jangan-jangan ramalan Indonesia akan hilang di tahun-tahun ke depan bisa menjadi kenyataan,” kata Yani.
