Visi pertahanan Keamanan Indonesia ke depan perlu mempertimbangkan penguatan strategi pertahanan maritim, karena posisi Indonesia berada di lingkungan strategis yang penuh dinamika dan uncertainty.
Dosen di Universitas Paramadina, Dr. Peni Hanggarini menuturkan, penguatan strategi pertahanan maritim menjadi begitu penting karena kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.
“Indonesia memiliki potensi untuk menjadi an assertive -not aggressive-maritim power. Potensi ancaman keamanan global dari wilayah maritime dan sekitar maritime perlu dikelola dengan lebih baik serta didukung oleh teknologi,” kata Peni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/1).
Indonesia, lanjut Peni, tidak bisa dipungkiri merupakan kekuatan maritim dunia.
Ia menyarankan untuk penguatan strategi pertahanan maritim harus memahami bahwa ancaman hankam harus ditanggapi dengan sistem pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan pertahanan militer dan nir militer.
“Visi pertahanan ke depan harus basic by visi pertahanan yang smart, spesifik, measurable, achievable, dan time based,” jelasnya.
Sementara itu, Marsekal (Purn) Cheppy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia menekankan pentingnya konsep Pertahanan Keamanan Nasional (Defense White Paper).
“Di dalamnya diuraikan tentang total defense yang terdiri dari beberapa lapis, misalnya komponen utama pertahanan, komponen cadangan, dan lainnya,” paparnya.
Konsep pertahanan keamanan nasional menurut Chappy, idealnya harus disosialisasikan agar semua orang menyadari apa tugasnya bila terjadi perang.
“Apakah di komponen utama, cadangan atau pendukung. Buku Putih Pertahanan pada 2015 sayangnya belum diuraikan dan belum juga diimpelementasikan,” imbuhnya.
Masa depan pertahanan juga telah memasuki cyber world, yang menjadi domain kelima setelah Daratan, Perairan, Udara dan angkasa luar, Space Force dan Cyber Force.
Pengamat Pertahanan dan Militer, Dr. Connie Rahakundini menegaskan bahwa Indonesia harus mampu memainkan peran aktif dalam menghadapi semua tantangan arsitektur keamanan.
“Indonesia tidak bisa menghindar dari tanggung jawab keamanan dunia. Harus lebih pro aktif, menjadi pemain yang berpengaruh, dan orientasi foreign policy kita harus disesuaikan untuk menjadi negara poros maritime, dirgantara dan permukaan dunia,” bebernya.
Menurut Connie ancaman Hankamnas berdasar riset Lemhanas, adalah pengaruh spillover perang dari China vs USA jika keduanya berperang pada 2037 terkait Taiwan atau lainnya.
“Jika terjadi perang USA vs China maka itu terkait dengan pengaruh 13 triliun dolar GDP akan berdampak sangat besar ke segala aspek,” tegas Connie.
Pada 2023 oleh sementara negara maju, Indonesia dikategorikan sebagai Kawasan merah, yakni Kawasan yang potensial terjadi konflik.
“Ancaman keamanan di pilpres 2024 jika berjalan dengan tidak benar. Karenanya proses pilpres dan menjaga demokratisasi di Indonesia harus dilaksanakan dengan serius dan hati-hati,” pungkasnya.
