Intime – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengirim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari negara-negara peserta KTT.
Adhie menyebut penugasan Gibran dapat dipandang tidak tepat, terutama karena polemik mengenai riwayat pendidikan sang wakil presiden kembali mencuat.
Ia menyoroti kritik yang dilayangkan Roy Suryo dan sejumlah pihak yang menyiapkan buku berjudul Gibran’s Black Paper terkait keabsahan ijazah Gibran saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.
“Bisa jadi penghinaan ke G20. Ijazahnya nggak jelas. Orang bisa menafsirkan Presiden Prabowo menghina G20,” ujar Adhie dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/11).
Lebih jauh, Adhie menilai keputusan Presiden Prabowo menunjuk Gibran juga dapat ditafsirkan bahwa KTT G20 di Afsel bukan agenda penting. Ia menyebut langkah tersebut bisa diartikan sebagai sinyal Presiden Prabowo yang lebih condong ke blok kerja sama BRICS.
“Karena nggak penting makanya kirim orang tidak penting karena beranggapan lebih ke BRICS,” ungkap Adhie.
Tak hanya itu, Adhie menduga adanya kesepakatan politik antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo terkait penunjukan Gibran sebagai utusan di KTT G20.
Ia mengaitkan hal itu dengan agenda Jokowi yang hadir dalam pertemuan Bloomberg di Singapura.
“Deal Jokowi dengan Prabowo, mengirim anak. Jokowi ke pertemuan Bloomberg di Singapura,” tandasnya.
Adhie meminta pemerintah mempertimbangkan ulang langkah-langkah diplomatik agar tidak memunculkan persepsi negatif di forum internasional serta memastikan representasi Indonesia tetap kredibel di mata dunia.
