Intime – Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan, menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) merupakan respons atas tuntutan publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.
Menurutnya, pergantian sejumlah menteri dapat dipahami sebagai upaya Presiden Prabowo meraih legitimasi publik.
“Dalam konteks inilah, langkah Pak Prabowo patut diapresiasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana pertimbangan profesionalisme berbasis kinerja menjadi faktor utama dalam reshuffle tersebut? Atau justru lebih didasarkan pada pertimbangan politis?,” kata Cusdiawan, Selasa (9/9).
Ia mencontohkan pencopotan Budi Arie yang dinilai untuk menjawab dua hal. Pertama, menunjukkan keseriusan Prabowo membangun pemerintahan berintegritas di tengah isu dugaan skandal yang membayangi Budi Arie.
Kedua, kata dia, menegaskan otonomi Prabowo sebagai presiden yang tidak selalu berada di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sementara itu, pergantian Sri Mulyani disebut berkaitan dengan kritik publik terhadap kebijakan fiskalnya.
“Bu Sri diharapkan menjaga kesehatan APBN. Namun, keberpihakan pada rakyat banyak melalui inovasi fiskal sulit dilakukan karena hambatan struktural, termasuk relasi kekuasaan yang bercorak predatory capitalism. Ini menjadi tantangan berat bagi menteri penggantinya,” ujarnya.
Adapun pergantian Budi Gunawan diperkirakan terkait dengan eskalasi demonstrasi yang berlangsung masif. Prabowo disebut tidak puas dengan kinerja Budi dalam menangani situasi tersebut.
“Namun, jika alasan kinerja semata, mengapa pimpinan instansi lain yang juga terlibat penanganan demonstrasi tidak ikut diganti? Artinya, pertimbangan kinerja dan politis saling berkelindan,” kata Cusdiawan.
Ia juga mengkritisi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai bertentangan dengan retorika efisiensi pemerintah.
“Pembentukan kementerian baru jelas akan memakan anggaran. Seharusnya yang dilakukan adalah memaksimalkan kementerian yang sudah ada dengan perbaikan tata kelola, bukan menambah lembaga baru,” pungkasnya.
