Intime – Pemerhati Sosial Politik, Malika Dwi Ana, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilainya menyerupai praktik “pesugihan modern”.
Menurut Malika, kekayaan yang dinikmati elite hari ini dibayar mahal oleh generasi mendatang melalui kerusakan lingkungan, beban utang, dan hilangnya kedaulatan ekonomi.
“Pesugihan dulu identik dengan ritual mistik, tumbal, dan perjanjian gaib. Sekarang wujudnya lebih rapi dan legal: kontrak investasi, perjanjian utang, dan konsesi SDA jangka panjang dengan investor asing,” kata Malika dalam pernyataannya, Jumat (2/1).
Ia menilai, elite politik dan ekonomi bertindak layaknya pelaku pesugihan klasik mendapat kekayaan instan namun menumbalkan masa depan anak cucu. Bedanya, “setan” dalam pesugihan modern bukan makhluk halus, melainkan korporasi dan negara besar seperti China dan Amerika Serikat.
Malika menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada investasi dan pinjaman asing. Hingga pertengahan 2025, utang luar negeri Indonesia tercatat menembus ratusan miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahunan yang terus meningkat. Sebagian besar pinjaman tersebut, menurutnya, berkaitan erat dengan proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang berbasis SDA.
“Utang itu dibayar dengan hutan yang gundul, sungai tercemar, tanah rusak, dan krisis iklim yang makin nyata. Banjir, kekeringan, hingga abrasi pantai adalah ‘bunga utang’ yang harus ditanggung rakyat,” ujarnya.
Di sektor pertambangan, Malika menilai dominasi investor asing—khususnya di nikel, batubara, dan mineral strategis telah melemahkan kedaulatan negara atas rantai nilai.
Ia juga mengkritik kebijakan yang membuka izin tambang bagi kampus dan organisasi keagamaan, yang dinilainya berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan konflik kepentingan.
Lebih jauh, Malika menyebut narasi “kemajuan nasional” kerap dijadikan pembenaran. Padahal, keuntungan besar justru dinikmati segelintir elite, sementara masyarakat mewarisi utang, polusi, dan kemiskinan struktural.
“Ini jalan pintas menuju kemakmuran semu. Kaya sekarang, tetapi generasi mendatang yang menanggung kemelaratan kolektif,” tegasnya.
Ia pun mengajak publik untuk kritis dan mempertanyakan kembali arah pembangunan agar tidak berubah menjadi pesugihan politik yang dilegalkan negara.
