Intime – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya terseret dalam dugaan peredaran beras oplosan.
PT Food Station Tjipinang Jaya termasuk salah satu dari empat perusahaan beras yang kini tengah menjalani penyelidikan oleh polisi lantaran memasarkan beras yang sudah dioplos.
Kasus ini pertama kali mencuat setelah Menteri Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras bermasalah.
Produk-produk itu diduga hasil oplosan atau dikemas ulang dengan cara yang melanggar aturan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menuturkan, nilai kerugian akibat praktik ini disebut menyentuh angka fantastis yakni Rp 99 triliun per tahun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menyampaikan petinggi FS sudah memenuhi panggilan Bareskrim terkait kasus itu.
“Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” kata Hasudungan di Jakarta, Senin (14/7).
Hasudungan menegaskan, pihaknya menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kelas mutu premium.
Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.
Pada tahun 2025 telah dilakukan pengambilan sampel beras kedua merek tersebut di gudang FS selama 2 (dua) kali pada tanggal 24 Januari dan 16 Juni 2025 serta mengujinya ke lab dengan hasil sesuai kelas premium.
Kendati demikian, sebagai tindak lanjut kasus tersebut, Hasudungan mengatakan otoritas yang berkompeten terkait keamanan pangan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pengujian mutu 50 sampel beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Di samping memastikan mutu pangan bersubsidi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus melakukan upaya memberikan jaminan keamanan pangan yang beredar di pasaran kepada masyarakat DKI Jakarta.
Hasudungan pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membeli beras.
Tak hanya itu, dia juga berharap agar masyarakat menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib terkait informasi yang beredar pada saat ini.
