Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra, menilai, Gubernur DKI Jakarta merupakan tokoh yang tepat melanjutkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang reforma agraria di masa depan.
Pangkalnya, Anies tokoh yang bisa melanjutkan program bidang pertanahan yang digagas Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu dia sampaikan saat tampil dalam salah satu podcast dikutip, Kamis (28/7). Dalam podcast itu, dia menjawab pertanyaan soal siapa sosok tepat pengganti presiden Jokowi yang bisa melanjutkan program bidang agraria.
“Harus ada. Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan pilkada bukan nyari malaikat. Bukan nyari manusia dewa atau manusia setengah dewa. Tapi yang tersedia. yang ada. Nah, dalam konteks itu siapapun yang ada harus bisa melanjutkan itu karena ini bukan cuma amanat tapi tanggung jawab donk. Dari pilihan-pilihan yang ada memang kalau saya pribadi ya saya merasa ya Pak Anis Baswedan,” bebernya.
Mantan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), lalu dicecar soal pandangannya yang justru berbeda dengan pandangan partainya.
Sebab, nama Anies tidak masuk dalam daftar calon presiden yang terptret dalam radar PSI untuk menggantikan presiden Jokowi di masa depan.
“Ini kan yang gue (saya) ngomong pengalaman ya. Dalam perjalanan saya ketemu kepala daerah dalam dua tahun lebih jadi Wamen ATR udah 30 provinsi,” jawabnya.
Dia menjelaskan, selama menjadi Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR), dia melihat langsung political will Anies Baswedan dalam mengurai masalah pertanahan di Jakarta.
Dia mengatakan, DKI Jakarta itu memiliki kelebihan yakni kapasitas fiskalnya yang besar hingga Rp80 triliun. Karena itu, DKI Jakarta relatif lebih mandiri dari sisi anggaran dibanding daerah lain di Indonesia.
“Nah khusus untuk sektor agraria, (kantor) pertanahan di DKI itu ada hibah dari Gubernur Anies ke Kanwil Rp80 milyar (digunakan) untuk beres-beresin, sinkronisasi data data pembangunan secara umum dengan data Pertanahan. Itu di sinergikan supaya nggak tumpang tindih dan bisa jadi Solid. Nah data ini kan mahal (berharga),” katanya.
Sinkronisasi data itu lalu dihimpun dalam satu aplikasi informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jakarta. Lewat aplikasi Jakarta1.go.id itu, masyarakat yang tidak punya akses ke BPN atau ke Pemprov DKI bisa mengetahui informasi data pertanahan lewat aplikasi tersebut.
“Mungkin kalau kita punya kontak dengan orang Pemprov DKI dengan orang BPN saya bisa manfaatkan. Bisa akses. Tapi yang nggak punya gimana. Nah ini yang pingin dibuka sebetulnya oleh Pak Anis. Dengan hibah itu dibuatlah satu sistem digabung data-data itu yang dipakai Jakarta 1.go.id website yang dikelola oleh Pemprov,” katanya.
Dia mengungkapkan, ide sinkronisasi itu sebetulnya bukan ide Anies. Anies mengeksekusi rencana yang pernah digagas gubernur Joko Widodo yang kini menjabat sebagai presiden.
“Di situ data-data itu warga bisa lihat di situ. Ini idenya bukan Pak Anis. Ini idenya Pak Jokowi tapi memang ide itu belum sempat dieksekusi. Ini yang dieksekusi Anis kemudian. Bagi saya itu menunjukkan dia memang mau kerja,” katanya.
