Intime – Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid angkat bicara soal wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD. Menurut Kholid, baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional sehingga perlu dibahas secara tenang dan mendalam.
“Pemilihan langsung itu konstitusional dan demokratis. Dalam konstitusi juga disebutkan pemilihan lewat DPRD itu demokratis. Jadi dua-duanya memungkinkan,” kata Kholid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/1).
Meski demikian, Kholid menegaskan pembahasan perubahan sistem pilkada tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia menilai DPR RI perlu melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik secara luas.
“Kita perlu kajian mendalam. Melibatkan masyarakat, akademisi, tokoh-tokoh bangsa, dan ormas supaya meaningful participation berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Kholid, pilkada langsung yang telah berjalan sekitar 20 tahun perlu dievaluasi secara objektif dan akademik. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana efektivitas sistem yang ada sekaligus mencari kemungkinan alternatif perbaikan.
“Pilkada langsung ini sudah berjalan 20 tahun. Penting untuk kita evaluasi secara rasional dan ilmiah. Kalau memang perlu ada koreksi, apa alternatifnya, itu harus dibahas secara terbuka,” jelasnya.
Menanggapi usulan PDIP yang tetap mendorong pilkada langsung dengan penerapan sistem e-voting untuk menekan politik uang, Kholid menyebut opsi tersebut bisa dipertimbangkan. Namun, ia menekankan perlunya simulasi dan kajian lebih lanjut sebelum diambil keputusan.
“Kita tidak ingin terjebak setuju atau tidak setuju. Kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih dan akademik,” ucapnya.
Kholid juga memastikan bahwa kritik dari koalisi masyarakat sipil akan dilibatkan dalam pembahasan di DPR. Menurut dia, DPR merupakan forum untuk menguji berbagai gagasan demi mencari sistem yang paling rasional dan bermanfaat bagi masyarakat.
Terkait hasil Litbang Kompas yang menyebut 72,7 persen pendukung PKS menginginkan pilkada tetap langsung, Kholid mengatakan partainya memiliki mekanisme internal untuk menyerap aspirasi tersebut. PKS, kata dia, kini tengah mendengarkan pandangan DPW, DPD, serta kader di daerah.
Salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian PKS adalah tingginya praktik politik uang. Kholid menilai sistem politik berbiaya tinggi berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan pemerintahan, sehingga perlu dicari sistem yang mampu memitigasi masalah tersebut.
