Intime – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk menangkap Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait kebijakan razia kendaraan berpelat Aceh.
Menurut Nasir, kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik sosial antara masyarakat Aceh dan Sumut.
“Jika Bobby tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum, karena kebijakan itu sangat berpotensi membenturkan warga antardaerah,” kata Nasir Djamil dalam keterangannya, Rabu (1/10)
Legislator asal Aceh itu menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari uang rakyat.
Oleh karena itu, kata Nasir, tidak semestinya kendaraan berpelat dari daerah lain dipersoalkan di wilayah Sumut.
“Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa kebijakannya tidak menargetkan daerah tertentu.
Ia menyebut razia kendaraan luar Sumut dilakukan untuk optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari perusahaan yang beroperasi di Sumut namun tidak menggunakan pelat kendaraan Sumut.
“Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa,” kata Bobby usai menghadiri peluncuran program UHC Prioritas.
Bobby menambahkan, kebijakan serupa juga pernah diterapkan di daerah lain. Ia bahkan menunjukkan video Gubernur Jawa Barat saat melakukan razia kendaraan berpelat luar daerah.
“Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya, dan ini lazim dilaksanakan di daerah lain. Tapi ketika saya yang buat, kok heboh,” ujarnya.
