Intime – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mempertanyakan apakah semua tuntutan dosen terkait tunjangan kinerja harus dibebankan kepada keuangan negara menuai kritik dari berbagai kalangan.
Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyebut perkataan Sri Mulyani tersebut sungguh ironis di tengah realita rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia.
“Fakta berbicara: gaji guru Indonesia adalah yang terendah di Asia Tenggara, hanya berkisar Rp 2–5 juta per bulan. Angka ini tidak sebanding dengan peran strategis mereka sebagai garda terdepan pembentuk SDM,” ujar Didi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/8).
Eks anggota DPR RI ini membandingkan dengan negara maju yang menempatkan pendidikan sebagai investasi utama.
“Di negeri ini, justru terdengar nada seolah kesejahteraan guru adalah beban yang patut dipertanyakan,” tambahnya.
Ia menilai, sebagai mantan pejabat lembaga internasional, Sri Mulyani seharusnya paham bahwa membangun negara maju dimulai dari pendidikan yang kuat, yang membutuhkan guru dan dosen yang sejahtera.
“Pernyataan yang terdengar seperti ‘melempar tanggung jawab’ jelas melukai rasa keadilan tenaga pendidik dan bertentangan dengan semangat konstitusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Didi menegaskan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan pendidik.
“Jika bukan negara, lalu siapa? Meminta masyarakat menutup kekurangan gaji guru bukan hanya absurd, tapi juga mengaburkan kewajiban negara. Pendidikan adalah hak warga negara dan kewajiban pemerintah, bukan proyek patungan,” katanya.
Ia menambahkan, negara yang ingin maju seharusnya melihat gaji guru sebagai investasi jangka panjang, bukan beban.
“Bagi seorang Menteri Keuangan, seharusnya yang keluar bukan pertanyaan yang meragukan tanggung jawab negara, melainkan strategi pembiayaan yang berpihak pada guru dan dosen—pilar masa depan bangsa,” pungkasnya.
