Intime – Presiden RI Prabowo Subianto dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Serangkaian peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan besar, tetapi juga memunculkan temuan gelondongan kayu yang hanyut terbawa arus banjir, sehingga memicu dugaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai desakan publik agar Presiden Prabowo memecat Menteri Kehutanan tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang.
Menurutnya, evaluasi terhadap seorang menteri harus mempertimbangkan berbagai aspek agar keputusan yang diambil tetap objektif dan komprehensif.
“Saya pikir evaluasi kinerja tidak hanya satu faktor namun juga faktor-faktor lain sehingga hasilnya lebih komprehensif,” ujar Wasisto di Jakarta, Rabu (3/12).
Ia menjelaskan, faktor-faktor lain yang harus diperhatikan mencakup capaian program kementerian, akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, serta target-target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo untuk Raja Juli Antoni sejak awal penugasan.
Penilaian menyeluruh menjadi penting sebelum presiden mengambil langkah ekstrem berupa pemberhentian seorang menteri.
“Misalnya capaian kementerian dan target yang diamanatkan oleh Presiden,” tambah Wasisto.
Raja Juli Antoni, yang merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), disebut sejumlah pihak bertanggung jawab atas buruknya pengawasan di sektor kehutanan sehingga dianggap turut memperburuk dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.
Namun, menurut Wasisto, perlu ada kajian mendalam untuk memastikan sejauh mana tanggung jawab tersebut benar-benar terkait langsung dengan kinerja kementerian.
Ia menegaskan bahwa keputusan pemecatan menteri memerlukan pertimbangan matang. Evaluasi, kata Wasisto, tetap menjadi langkah yang paling tepat dilakukan Presiden Prabowo guna memastikan tata kelola kehutanan berjalan sesuai mandat dan dapat meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
