Intime – Forum Tanah Air (FTA) menilai Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan langkah konkret dalam merealisasikan janji reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Padahal, menurut hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, reformasi Polri menjadi indikator utama keberanian Presiden dalam memutus mata rantai pengaruh pemerintahan sebelumnya.
Koordinator Tim Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo FTA, Syafril Sjofyan, mengatakan hasil tersebut diperoleh melalui angket nasional yang disebarkan secara luas di dalam dan luar negeri.
“FTA menyusun pertanyaan secara komprehensif pada berbagai bidang yang dianggap krusial bagi masa depan bangsa,” ujar Syafril dalam pemaparan hasil kajian di Jakarta, Minggu (2/11).
Angket disebarkan secara acak kepada masyarakat melalui media sosial di 38 provinsi di Indonesia dan lima benua meliputi kawasan Australia, Asia Pasifik, Timur Tengah & Afrika, Eropa, dan Amerika. Total responden mencapai 1.086 orang, terdiri atas 996 responden domestik dan 90 responden diaspora luar negeri.
Menurut Syafril, data kuantitatif dari angket tersebut kemudian dianalisis secara mendalam bersama dewan pakar FTA dengan menggunakan pendekatan expert judgement untuk menghasilkan evaluasi kualitatif kinerja pemerintahan Prabowo Subianto selama setahun terakhir.
“Indikator utama keberhasilan Prabowo adalah keberaniannya memutus mata rantai keterlibatan Jokowi atau menggunakan istilah Jokowi sendiri, ‘cawe-cawe’ dalam pemerintahan Prabowo,” kata Syafril.
Ia menilai, dalam konteks “cawe-cawe” tersebut, institusi kepolisian menjadi instrumen paling penting yang harus dibenahi.
“Kepolisian merupakan lembaga sipil tetapi menguasai dua hal yang sangat kuat hukum dan senjata. Reformasi Polri adalah ujian utama bagi keberanian Presiden Prabowo,” tegasnya.
Syafril mengingatkan bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri, namun hingga kini janji itu belum diwujudkan. Bahkan, ketika Kapolri membentuk tim internal lebih dulu, menurutnya tidak ada tindakan tegas dari Presiden.
“Itu bentuk insubordinasi terhadap Presiden. Namun tidak ada langkah apa pun yang diambil,” ujarnya.
Ia juga mengutip pernyataan Kapolri yang menyebut bahwa sehebat apa pun tim reformasi yang dibentuk Presiden, hasilnya tidak akan berarti bila internal Polri tidak mau berubah.
FTA menilai, kondisi ini menunjukkan Prabowo belum berani melakukan reformasi struktural di Polri dan masih berada dalam bayang-bayang kendali pemerintahan sebelumnya.
“Kalau pun nanti tim reformasi itu terbentuk, publik masih harus menunggu siapa saja orang-orang yang duduk di dalamnya. Dari situ akan terlihat apakah benar Presiden Prabowo berani lepas dari kendali Jokowi,” kata Syafril.
Ia menegaskan, dari hasil kajian FTA dapat disimpulkan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo masih melanjutkan pola pemerintahan era Jokowi.
“Sampai saat ini, janji reformasi belum terbukti, dan Prabowo belum sepenuhnya mandiri dalam mengambil arah pemerintahan,” pungkasnya.
