Intime – Presiden RI Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp210,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Jumlah tersebut melonjak signifikan dibanding alokasi pada 2025 yang tercatat sebesar Rp144,6 triliun.
“Anggaran ketahanan pangan 2026 itu sekitar Rp210,4 triliun. Jadi lebih naik lagi dibandingkan 2025,” ujar Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12).
Tri menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat produktivitas pangan nasional, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Dengan penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, pemerintah menargetkan tercapainya swasembada pangan.
“Anggaran 2026 memang semakin besar karena kita targetnya swasembada pangan. Secara ekosistemnya akan dibuat secara keseluruhan mulai dari hulu sampai hilir,” tambahnya.
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar yaitu Rp162,4 triliun dialokasikan untuk sektor produksi. Anggaran ini mencakup subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp46,9 triliun, pembangunan lumbung pangan senilai Rp23,7 triliun melalui pencetakan sawah dan optimasi 550 ribu hektare lahan, pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta hektare, serta bantuan benih dan indukan hingga 137,6 juta ekor.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp5,5 triliun, perluasan kawasan pergaraman nasional seluas 1.000 hektare, serta penguatan ketahanan pangan melalui DAK dan Dana Desa yang mencapai Rp50,7 triliun.
Selanjutnya, untuk distribusi dan cadangan pangan dialokasikan Rp27,8 triliun, termasuk pengembangan lima pelabuhan perikanan terluar dan cadangan beras serta gabah di Bulog sebanyak 3 juta ton senilai Rp22,7 triliun.
Adapun sektor konsumsi mendapatkan porsi Rp6,2 triliun, yang meliputi bantuan kerawanan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan nilai Rp5,8 triliun.
“Di 2026 kita ingin tetap mempertahankan produktivitas, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan,” tegas Tri.
