Intime – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan menambah enam rute Transjabodetabek baru yang direncanakan akan beroperasi pada Agustus 2025 mendatang.
“Saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus, 6 trayek baru akan kita lucurkan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (29/4).
Adapun rute Transjabodetabek baru yang ditetapkan untuk uji coba di antaranya Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 – Pluit; PIK 2 – Jembatan Baru; Kota Wisata – Cawang via Jatiasih; Binong – Grogol; dan Jatijajar – Kampung Rambutan.
Dengan adanya rute baru itu, kata Pramono, mobilitas warga di Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) secara harian itu akan optimal dengan menggunakan layanan publik Transjabodetabek.
Pramono menambahkan, enam rute Transjabodetabek baru ini berkat apresiasi dari masyarakat perihal trayek Alam Sutera-Blok M yang diresmikan pada Kamis (24/4) kemarin.
“Yang jelas rute yang baru kemarin kita buka dari Alam Sutera ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik,” tuturnya.
“Artinya memang Jakarta dan daerah penyangganya ini memerlukan sarana transportasi yang lebih baik,” lanjutnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta resmi mengoperasikan layanan Transjabodetabek dengan rute Alam Sutera-Blok M (S61) per Kamis (24/4) kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya berencana menggratiskan seluruh layanan bus Transjabodetabek begitu keenam trayek resminya beroperasi.
“Kami sepakati, dalam jangka menengah‑panjang, Transjabodetabek akan digratiskan,” ujar Pramono.
Ia menyebut Pemprov Jakarta tengah menyiapkan skema subsidi yang menjamin operator tetap berkelanjutan tanpa membebani penumpang.
Saat ini pengguna Transjabodetabek masih membayar Rp 3.500 per perjalanan. Setelah sistem subsidi rampung dan seluruh rute termasuk S61 Alam Sutera–Blok M yang diluncurkan berjalan optimal, pemotongan tarif akan dilakukan bertahap hingga nol rupiah.
Skema subsidi akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta serta kontribusi pemerintah pusat dan provinsi mitra, serupa pola buy the service (BTS).
Namun detail besaran anggaran dan tenggat penerapan tarif nol rupiah belum diungkap, menunggu kajian finansial dan penyesuaian regulasi lintas provinsi.
