Kemacetan di Jakarta masih menjadi persoalan serius. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus berupaya mengatasi kemacetan di jalanan Ibu Kota dengan menerapkan sejumlah aturan.
Salah satu kebijakan yang akan diterapkan yakni Electronic Road Pricing (ERP). Namun sayangnya, aturan tersebut masih belum terealisasi karena banyaknya penolakan dari masyarakat.
Terkait hal itu, Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan kebijakan ERP mungkin saja bisa diterapkan, tetapi tidak saat ini dan tidak di dalam masa pemerintahannya jika terpilih menjadi gubernur selama lima tahun mendatang.
“Jika pertanyaannya apakah mungkin? Mungkin saja. Tapi tidak dalam waktu ini, tidak jadi juga masuk dalam program saya,” jelasnya di acara The Future of Jakarta, Kamis (21/11).
Mantan sekretaris kabinet itu menguraikan bahwa sistem ERP baru bisa dilaksanakan apabila pengguna transportasi umum di Jakarta sudah lebih baik dan terintegrasi.
Setidaknya, kata dia, pemimpin bisa memberikan solusi lain sebelum menerapkan sistem pembayaran tersebut.
Seperti halnya perlu Transjabodetabek, kemudian integrasi antar transportasi umum, serta telah dibangun layanan Ride and Park di Jakarta. Selama hal-hal tersebut belum ada, Pramono tidak akan menerapkan sistem ERP di Jakarta.
“Harus dibangun dulu ekosistemnya. Selama lima tahun ini, saya rasa belum bisa diterapkan,” tukasnya
