Intime – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menunjukkan sikap tegas menanggapi permasalahan gangguan layanan transaksi Bank DKI sejak 29 maret 2025 kemarin yang dikeluhkan nasabah.
Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Hal itu disampaikan Pramono dalam akun Instagramnya @pramonoanungw saat rapat bersama direksi Bank DKI.
“Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ujar Pramono.
Politikus PDI Perjuangan ini juga akan membawa masalah ini ke proses hukum. Ia pun menyakini bahwa ada pihak internal Bank DKI yang terlibat dalam ganguan layanan ini.
“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” tegas Pramono.
Pramono menegaskan bahwa semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. Menurutnya, tidak ada satupun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.
“Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.
Sejak 29 Maret lalu, sistem pengamanan internal bank DKI secara otomatis mendeteksi adanya gangguan dan langsung mengaktifkan fitur pemeliharaan sistem keamanan.
Aktivasi pemeliharaan sistem tersebut berdampak pada masalah yang dialami nasabah, seperti tak bisa melakukan transfer antarbank dan transaksi pembayaran menggunakan QRIS lewat aplikasi JakOne Mobile.
“Aktifasi fitur pengamanan terjadi secara otomatis. Itu merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh sistem kami yang bekerja untuk itu,” ucap Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo dalam konferensi pers.
“Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol internal kami dalam menjaga integritas sistem perbankan secara menyeluruh,” tambahnya.
Saat ini, pemulihan sistem masih berjalan. Agus menyebut, saat ini nasabah sudah bisa bertansaksi lewat 750 unit ATM yang beroperasi dan tersebar di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Termasuk di kantor kelurahan dan kecamatan, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan lokasi-lokasi publik lainnya.
“Adapun pemulihan layanan lainnya, akan segera menyusul sesuai dengan kesiapan sistem dan pengujian keamanan sistem yang saat ini sedang terus berlangsung,” ungkap Agus.
