Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut cawe-cawe dan memilih tidak netral dalam Pmilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai bisa membahayakan demokrasi.
Pangkalnya, seorang Kepala Negara memiliki power untuk bisa mengatur apapun yang dia mau. Pengamat Politik, Ujang Komaruddin, menyatakan, salah bila Jokowi ikut cawe-cawe di Pemilu serentak 2024.
Sebab, dia mempunyai kekuatan tertinggi sebagai pemimpin negara. Namun, sah-sah saja kalau Jokowi sebagai warga bisa, dengan intens melakukan cawe-cawe pemilu.
“Konteks dia sebagai presiden ini yang dikhawatirkan karena sebagai presiden itu punya kekuatan punya power bisa mempengaruhi hasil pemilu dan bisa mengkondisikan pemenangan pasangan capres cawapres,” ujar saat dikonfirmasi, Rabu (31/5).
Lalu, menurut Ujang, Presiden bisa menggunakan struktur dan infrastruktur negara untuk kepentingan dukung mendukungannya dalam cawe-cawenya itu.
“Nah kalau itu dilakukan maka itu kan bagian daripada abuse of power penyalagunaan kekuasaan penyalagunaan wewenang kan gitu,” tuturnya.
Maka, kata Ujang, cukup dikhawatirkan jika Presiden Jokowi ikut cawe-cawe Pemilu 2024. Karena Jokowi mempunyai kekuatan penuh untuk cawe-cawenya. Ia pun berharap agar Jokowi tak terlibat atau terjun dalam Pemilu nanti.
“Nah itu tidak diharapkan karena kalau seorang presiden itu memihak cawe-cawe sedangkan ditangannya punya power, kekuatan, punya hukum. Disitulah maka dikhawatirkan digunakan kekuatan-kekuatan itu digunakan dukung mendukung nah disitu akan terjadi abuse of power,” urainya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Hal ini dilakukan Jokowi demi bangsa dan negara.
Pernyataan itu diungkapnya saat gelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Istana Negara, Jakarta.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konsitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” kata Jokowi, Senin (29/5).
