Intime – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memecat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul konflik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dinilai berkaitan erat dengan isu pemberian konsesi tambang.
Muslim Arbi menilai konflik internal PBNU berawal dari kebijakan Kementerian ESDM yang memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama. Menurut dia, kebijakan tersebut memicu polemik dan perpecahan di internal PBNU.
“Persoalan tambang yang kemudian NU mendapat jatah ini berawal dari Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM,” ujar Muslim Arbi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/12).
Ia mengutip pernyataan Adhie Massardi, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, yang menyebut akar konflik PBNU bukan semata persoalan teknis pengelolaan tambang, melainkan menyangkut aspek moralitas para pengurusnya. Menurut Muslim, Adhie juga mengaitkan konflik tersebut dengan penyerahan konsesi tambang kepada NU oleh Bahlil Lahadalia atas arahan Presiden Joko Widodo saat itu.
Lebih lanjut, Muslim Arbi berharap Presiden Prabowo turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tubuh PBNU. Ia menilai Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Bagaimanapun perpecahan di tubuh PBNU merupakan luka yang dapat menciptakan konflik berkepanjangan di kalangan Nahdliyin. Padahal, PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia wajib dijaga soliditasnya,” kata Muslim.
Muslim juga meminta Presiden Prabowo tidak membiarkan konflik tersebut berlarut-larut. Ia menilai unsur-unsur yang berpotensi memecah belah bangsa harus segera dibersihkan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Maka langkah yang perlu ditempuh adalah membersihkan akar masalah yang memicu konflik di tubuh PBNU. Salah satunya dengan memecat Bahlil dari kabinet agar tidak menjadi beban bagi Presiden Prabowo,” tegasnya.
