Intime – Pengamat politik, Karel Susetyo, mendesak pemerintah untuk serius dan tidak menyepelekan kasus-kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Karel menegaskan bahwa isu ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak penerima manfaat, sehingga tidak bisa dianggap remeh.
“Karena menyangkut nasib kesehatan dari anak-anak penerima manfaat,” ujar Karel, Sabtu (27/9).
CEO Point Indonesia ini enilai bahwa desain kebijakan MBG sejak awal tidak dipersiapkan dengan baik. Akibatnya, program terkesan langsung diimplementasikan dan menggunakan sistem “trial and error.”
Hal ini, menurutnya, sangat disayangkan karena uji coba tersebut justru diterapkan pada anak-anak.
“Masalah sekarang, trial and error tadi diujicobakan pada anak-anak kita, yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa,” kritiknya.
Menurut Karel, sebagai sebuah kebijakan nasional, MBG seharusnya dibuat secara sistematik dan saintifik.
Pendekatan ini bisa dilakukan melalui mekanisme akademik dan ilmiah, misalnya lewat pemetaan masalah dari wilayah penerima dan penerima manfaat itu sendiri, serta survei mendalam soal penetrasi program dan pola makan penerima manfaat.
Dia menyoroti bahwa pendekatan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini lebih fokus pada kuantitas penerima manfaat daripada kualitas manfaat atau paket makanan itu sendiri.
“Kalau mengedepankan kualitas makanan, maka harus dibuat skala prioritas wilayah penerima manfaat. Dan tidak bisa masif, karena memang ada keterbatasan soal pembiayaan APBN,” jelasnya.
Selain itu, Karel menambahkan, program MBG juga seharusnya diawali dengan uji petik dan pilot project sebelum diluncurkan secara luas. Ia menyebut, BGN terkesan menggunakan prinsip “Siap tak siap harus siap,” yang berujung pada banyaknya kasus keracunan akibat berbagai faktor.
“Sayangnya program MBG yang tadinya dijadikan program unggulan dari Presiden Prabowo, sekarang malah jadi sumber masalah buat pemerintahan. Belum lagi soal isu korupsi dan potongan fee di sana-sini, sehingga akhirnya membuat penurunan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat,” tutur Karel.
Untuk mengatasi masalah ini, Karel Susetyo meminta Presiden Prabowo untuk berani melakukan revisi kebijakan MBG, sebagaimana reformasi yang dilakukannya pada organ kepolisian.
“Mumpung belum terlalu jauh, Presiden harus segera me-reset program MBG,” pungkasnya.
