Intime – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak Indonesia kini tengah disorot tajam.
Ombudsman RI mencatat adanya 34 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dengan ribuan korban sepanjang periode Januari hingga September 2025. Yang paling memprihatinkan, mayoritas korban adalah anak sekolah penerima program tersebut.
Rentetan peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam dan mempertanyakan secara serius soal keamanan pangan dan tata kelola program MBG.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan data yang dihimpun menunjukkan kasus keracunan yang tersebar di berbagai daerah dengan jumlah korban yang signifikan.
“Data yang kami himpun memberi pelajaran yang penting bagi kita semua dan apa yang akan disampaikan ini sebetulnya sudah menjadi isu publik,” ujar Yeka di Jakarta, Rabu (1/10).
Kasus terbesar tercatat di Bandung Barat, di mana 1.333 siswa harus mendapatkan perawatan medis. Keracunan di sana diduga kuat akibat makanan yang terlambat didistribusikan dan tidak higienis.
Selain itu, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebanyak 657 siswa menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi nasi kotak dari program MBG.
Tak jauh berbeda, di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 497 siswa mengalami gejala serupa. Yeka menyebut keracunan di Kulon Progo ini disebabkan oleh menu yang diolah tanpa standar disiplin.
Masalah yang sama juga terjadi di berbagai wilayah lain. Di Lebong, Bengkulu, 539 orang keracunan, 529 diantaranya siswa. Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 276 siswa terdampak akibat ikan cakalang yang tercemar.
Menurut Yeka, serangkaian kasus keracunan ini harus menjadi pelajaran penting. Ia menekankan bahwa program MBG harus dibarengi dengan standar keamanan pangan yang ketat, disiplin distribusi, serta pengawasan yang menyeluruh.
Tanpa langkah perbaikan yang signifikan, Yeka memperingatkan bahwa tujuan mulia program MBG untuk perbaikan gizi dapat berbalik menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak-anak Indonesia.
“Rangkaian peristiwa ini tentu memprihatinkan tetapi sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat standar keamanan pangan, memperbaiki disiplin distribusi, dan membangun sistem pengawasan yang lebih ketat,” tutup Yeka.
Ombudsman RI mendesak Pemerintah untuk segera mengevaluasi total pelaksanaan program MBG guna mencegah terulangnya kembali KLB keracunan massal.
